Samarinda, Notis.id – Prihatin soal menjamurnya baliho caleg yang dipasang sembarangan dan tak sesuai aturan, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltm) Baharuddin Demmu angkat bicara. Dirinya menuturkan, Bawaslu Kaltim telah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan pemasangab baliho sebelum kampanye. Namun, tetap saja itu tidak digubris oleh sejumlah oknum. Dalam hal ini, Anggota DPRD Kaltim
Continue ReadingSamarinda, Notis.id- Petani di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami kesulitan akibat menurunnya produksi padi dan naiknya harga pupuk. Hal ini berpengaruh pada kenaikan harga beras yang memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi masalah ini, anggota DPRD Kaltim HM Syahrun meminta pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Syahrun, yang merupakan politisi
Continue ReadingSamarinda, Notis.co.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ir. Sapto Setyo Pramono menyatakan pentingnya kerjasama dengan Pemerintah Pusat, pemantapan lokasi peternakan, dan pemberian hibah untuk ekonomi masyarakat lokal adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil. “Tujuannya untuk merancang langkah-langkah konkret yang akan meningkatkan sektor peternakan di Kaltim,” ujarnya. Saat ini terdapat sekitar 7 kawasan yang memiliki peran
Continue ReadingSamarinda, Notis.co.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Samsun Muhammad Samsun mengaku keberatan atas penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah dan mengungkapkan jika tenaga honorer dihapus dan tidak ada jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menambah pengangguran baru dan merugikan masyarakat khususnya diwilayah Kaltim. Pada
Continue ReadingSAMARINDA, Notis.id- DPRD Kaltim mengingatkan Pemerintah Provinsi pastikan stok beras jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan menjelang tahun baru tercukupi. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, hal ini perlu diperhatikan karena dampak El Nino menjadi faktor utama mempengaruhi penurunan produksi beras dan berkurangnya lahan pertanian. Sehingga pemerintah wajib menjamin ketersediaan khususnya beras.
Continue Reading© Copyrights by Notis.id. All Rights Reserved.
