Muhammad Udin Sebut Pertambangan di Kaltim Butuh Pengawasan Pusat

Samarinda. Notis.id – Beberapa perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur telah menyelesaikan kegiatan tambangnya dan meninggalkan lubang-lubang besar di tanah. Anggota DPRD Komisi III Provinsi Kalimantan Timur, M Udin, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga mengawasi langsung penanganan pasca tambang.

Udin, yang pernah menjadi Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus masalah ini, sehingga Pemerintah Pusat harus turun tangan.

“Kami minta pusat untuk turun bersama-sama mengawasi kegiatan pasca tambang itu, karena kami di daerah tidak punya kewenangan,” kata Udin, baru-baru ini.

Udin, yang berasal dari Partai Golkar, juga menyarankan agar lubang-lubang pasca tambang di Bumi Etam diklasifikasikan dan dikategorikan terlebih dahulu, agar dapat ditentukan langkah-langkah penanganannya.

“Harus dikategorikan dulu, mana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mana yang tidak, sehingga penanganannya juga bisa dipikirkan,” jelasnya.

Udin mencontohkan bahwa lubang pasca tambang milik PT Indominco di Bontang bisa dijadikan sebagai sumber air atau tempat wisata, asalkan terjamin keamanan dan kualitas airnya. Sedangkan yang tidak bermanfaat harus ditutup dan direklamasi kembali.(Yo/Adv DPRD Kaltim)