Samarinda, Notis.id- Sarana dan prasarana (Sapras) pendidikan menjadi yang elemen utama, jika kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim. Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang, meminta pada Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program kerja pendidikan di Kaltim.
Veridiana memberi perhatian serius soal pemerataan sarana dan prasarana (sapras) pendidikan, yang harusnya secara proporsional dibagi di wilayah perkotaan, pinggiran, dan pedalaman. Apalagi, yang ada di daerah pemilihannya, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Jika melihat sarpras yang ada, dirinya prihatin, pada SMA maupun SMK di wilayah tersebut yang masih minim.
“Agar Pak Pj Gubernur bisa mengevaluasi program kerja pendidikan di daerah ini (Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” ujarnya.
Meskipun anggaran wajib pendidikan sekitar 20 persen sudah dialokasikan. Akan tetapi, kenyataannya, sejumlah sekolah di daerah pedalaman masih menghadapi keterbatasan fasilitas maupun pembangunan saprasnya.
“Dari APBD Kaltim sebesar Rp25,32 triliun, anggaran wajib pendidikan itu sebesar 20 persen, kira-kira ada sekitar kurang lebih Rp5 triliun hanya untuk Pendidikan. Realitasnya pembangunan disana masih sangat minim,” jelasnya.
“Mohon dievaluasi kembali terkait sekolah yang masih belum memiliki pagar dan fasilitas lainnya, khususnya di daerah pedalaman. Pemerataan pembangunan sarana pendidikan harus terjadi secara proporsional,” pungkasnya.
Veridiana juga menyoroti paradoks antara keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim dengan kondisi sumber daya manusia (SDM).
Dirinya berharap, dengan ini dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut, memastikan dana pendidikan benar-benar memberikan dampak positif secara merata di seluruh Kaltim. Sehingga kualitas pendidikan dapat dirasakan diseluruh daerah di Kaltim. (Ko/Yo/Adv DPRD Kaltim)
© Copyrights by Notis.id. All Rights Reserved.