Budianto Bulang Tegaskan Transparansi Anggaran di Desa Bumi Etam

KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kaltim, Budianto Bulang, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Sabtu (14/3/26). Fokus utama yang dibawa adalah pentingnya transparansi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara terbuka demi kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam sambutannya, Budianto menekankan bahwa anggaran bukan sekadar angka, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. “Perencanaan dan penganggaran itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus memastikan bahwa setiap alokasi benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok,” ujar Budianto dengan tegas.

Ia juga menyoroti hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan patuh hukum. Budianto ingin dokumen penting seperti Rancangan APBD mudah diakses oleh siapa saja. “Tanpa pengawasan warga, sulit bagi kita menjamin efisiensi. Saya tidak ingin lagi ada kesan bahwa dokumen anggaran itu rahasia atau sulit didapatkan masyarakat,” tambahnya.

Budianto mengingatkan bahwa transparansi adalah benteng utama untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ia tidak ingin ada ketimpangan alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga di desa akibat praktik jual-beli pengaruh. “Transparansi ini adalah kunci untuk menutup celah penyimpangan dalam pengelolaan dana publik,” jelasnya lagi.

Sebagai wakil rakyat, Budianto berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga melalui fungsi pengawasan di DPRD. Ia memastikan bahwa suara masyarakat yang diserap saat reses akan diperjuangkan masuk ke dalam perencanaan pembangunan. “Aspirasi dari warga Desa Bumi Etam hari ini harus nyata terakomodasi dalam program pemerintah provinsi,” tegas Budianto.

Kegiatan yang menghadirkan moderator Heri Suhendri beserta narasumber M. Hasbi Mo’a Ulil Amrih ini ditutup dengan sesi diskusi yang sangat dinamis. Warga setempat memanfaatkan momen ini untuk bertanya langsung mengenai mekanisme usulan pembangunan desa. Acara berlangsung tertib dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan terbuka.