Sutomo Jabir: PLTS Komunal Hanya Solusi Darurat, PLN Harus Masuk ke Seluruh Kaltim

SAMARINDA, Notis.id- Listrik merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakat. Namun, di Kalimantan Timur (Kaltim), masih ada 199 desa yang belum teraliri listrik. Sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terutama di Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh PLN. Namun, menurut Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, PLTS komunal hanya merupakan solusi darurat dan tidak bersifat permanen.

“PLTS komunal itu kan ada umur ekonomisnya. Juga harus ada tanggung jawab perawatan dari warga sekitar. Padahal, di daerah terpencil, SDM-nya juga kurang. Jadi, barang atau aset yang ada itu tidak dikelola dengan baik. Apalagi kalau menggunakan teknologi tinggi, kan enggak nyambung,” kata Sutomo.

Sutomo mengatakan, PLTS komunal juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. PLTS komunal tidak bisa digunakan untuk menonton televisi, memasang kulkas, atau alat-alat elektronik lainnya. Sehingga, PLTS komunal hanya bisa digunakan untuk penerangan saja.

“PLTS komunal itu hanya untuk hidup, bukan untuk berkembang. Artinya, ini tidak permanen. Ini hanya untuk daerah yang tidak bisa dijangkau oleh PLN,” ujarnya.

Sutomo berharap, PLN bisa segera membangun jaringan listrik di seluruh daerah di Kaltim, termasuk di Kutim. Ia mengatakan, PLN memiliki sistem yang lebih terarah dan profesional dalam mengelola listrik, mulai dari pembangunan, pemungutan biaya, hingga perawatan.

“PLN itu kan punya tanggung jawab yang lebih jelas. Mereka juga sudah punya rencana untuk masuk ke daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Tapi, ada saja kendala, seperti izin usaha, akses jalan, dan sebagainya,” tuturnya.

Sutomo menilai, listrik sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya listrik, sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah, khususnya Pemprov Kaltim, untuk memediasi masalah listrik ini.

“Kami minta Pemprov Kaltim, khususnya Dinas ESDM Kaltim, untuk memfasilitasi pertemuan antara PLN dan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti PT KHE yang memiliki izin usaha di wilayah yang belum teraliri listrik. Harus ada solusi yang memuaskan bagi masyarakat,” tegasnya. (Ko/Le/Adv/DPRD Kaltim)